OJK Segera Rilis Aturan Baru Soal Rekening Dormant

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan regulasi baru terkait pengelolaan rekening dormant, yaitu rekening bank yang sudah lama tidak digunakan. Langkah ini dilakukan untuk menyeragamkan kebijakan antarbank, melindungi nasabah, dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) tentang pengelolaan rekening dormant saat ini sedang dalam tahap finalisasi.

“RPOJK ini sedang difinalisasi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa segera kami keluarkan,” ujar Dian dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) September 2025, dikutip dari Antara.

Tiga Kategori Rekening

Dalam aturan baru tersebut, OJK akan menetapkan tiga kategori rekening, yaitu:

1. Rekening aktif
2. Rekening tidak aktif
3. Rekening dormant (tidur)

Perbedaan antara rekening tidak aktif dan dormant akan diukur berdasarkan aktivitas transaksi nasabah seperti penyetoran, penarikan, dan pengecekan saldo, baik melalui kantor cabang maupun kanal digital.

“Kategori ini tidak berlaku untuk rekening yang dibuka untuk tujuan khusus, misalnya hanya untuk penerimaan dana,” jelas Dian.

Sistem Peringatan untuk Nasabah

OJK mewajibkan bank memiliki sistem flagging untuk menandai rekening yang berstatus tidak aktif atau dormant. Melalui sistem ini, nasabah akan mendapatkan peringatan sebelum rekeningnya dibekukan.

Rekening yang sudah dormant nantinya bisa diaktifkan kembali dengan mudah, baik melalui kantor cabang maupun aplikasi digital bank.

Perlindungan Hukum dan Kepercayaan Publik

Dian menegaskan, kebijakan baru ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang seimbang bagi bank dan nasabah.

“Nasabah diimbau tetap aktif bertransaksi dan memperbarui data diri agar rekeningnya tidak masuk kategori dormant,” katanya.

Langkah ini juga diambil sebagai respons atas polemik yang sempat muncul tahun lalu ketika PPATK memblokir sejumlah rekening dormant, yang menimbulkan kekhawatiran publik. Pemblokiran tersebut dilakukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan rekening dalam aktivitas ilegal, dan kemudian dibuka kembali secara bertahap.