MSCI: Reformasi Bursa RI Belum Cukup, Investor Asing Masih Khawatir Masuk Indonesia

Meskipun regulator dan pelaku pasar telah meluncurkan berbagai reformasi untuk meningkatkan kualitas pasar modal Indonesia, investor asing ternyata masih menyimpan sejumlah kekhawatiran sebelum meningkatkan eksposur investasinya di Tanah Air.

Hal tersebut terungkap dalam laporan MSCI 2026 Market Classification Review yang dirilis oleh penyedia indeks global, Morgan Stanley Capital International (MSCI), pada Rabu (24/6).

Dalam laporan tersebut, MSCI mengungkapkan bahwa banyak investor internasional masih mempertanyakan tingkat transparansi pasar saham Indonesia, terutama terkait struktur kepemilikan saham dan aktivitas perdagangan yang dianggap kurang jelas.

Menurut MSCI, pelaku pasar global menyoroti masih adanya keterbatasan dalam memperoleh informasi yang akurat mengenai kepemilikan saham perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa. Selain itu, muncul pula kekhawatiran mengenai kemungkinan praktik perdagangan yang dilakukan secara terkoordinasi.

Kedua isu tersebut dinilai dapat mengurangi kepercayaan investor karena menyulitkan mereka dalam menghitung jumlah saham yang benar-benar beredar di publik atau free float, sekaligus memengaruhi proses pembentukan harga yang wajar di pasar.

MSCI menyebut persoalan tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan investor global dalam menyusun portofolio investasi maupun melakukan replikasi indeks secara akurat.

"Untuk Indonesia, pelaku pasar menyampaikan kekhawatiran yang mendalam terkait kelayakan investasi yang bersumber dari berbagai persoalan tersebut," tulis MSCI dalam laporannya.

Reformasi Pasar Modal Diapresiasi, Namun Implementasi Jadi Kunci

Di sisi lain, MSCI mengakui bahwa langkah reformasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bergerak ke arah yang positif.

Beberapa perubahan yang mendapat perhatian antara lain peningkatan transparansi pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1 persen, klasifikasi investor yang lebih rinci, penerapan kerangka High Shareholding Concentration (HSC) atau Konsentrasi Kepemilikan Saham Tinggi, serta rencana peningkatan batas minimum free float menjadi 15 persen.

Langkah-langkah tersebut dinilai sebagai fondasi penting untuk memperkuat integritas dan transparansi pasar modal Indonesia.

Namun menurut MSCI, investor internasional tidak hanya melihat kebijakan yang diumumkan, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut diterapkan secara konsisten dalam jangka panjang.

"Bagi investor internasional, yang paling penting adalah implementasi yang konsisten serta dampak berkelanjutan dari kebijakan tersebut di seluruh pasar," tulis MSCI.

Karena itu, lembaga tersebut menegaskan akan terus memantau efektivitas reformasi yang dilakukan, termasuk dampaknya terhadap transparansi free float dan tingkat kelayakan investasi pasar Indonesia secara keseluruhan.

Risiko Turun Kelas Masih Membayangi

MSCI juga kembali mengingatkan bahwa Indonesia masih menghadapi risiko penurunan status pasar apabila perbaikan yang diharapkan tidak terlihat dalam beberapa bulan ke depan.

Dalam tinjauan berikutnya yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026, MSCI akan mengevaluasi kembali perkembangan reformasi yang telah dijalankan.

Apabila dinilai belum menunjukkan kemajuan yang memadai, MSCI menyatakan dapat mempertimbangkan berbagai opsi terkait status pasar Indonesia.

Salah satu skenario yang disebutkan adalah membuka konsultasi untuk menurunkan klasifikasi Indonesia dari kategori Emerging Market (Pasar Berkembang) menjadi Frontier Market (Pasar Frontier).

Potensi penurunan status tersebut menjadi perhatian serius karena dapat memengaruhi persepsi investor global terhadap pasar Indonesia serta berpotensi memicu arus keluar dana asing dari pasar saham domestik.

Dengan demikian, beberapa bulan ke depan akan menjadi periode penting bagi regulator dan pelaku pasar untuk membuktikan bahwa reformasi yang telah diumumkan benar-benar mampu meningkatkan transparansi, memperkuat tata kelola pasar, dan mengembalikan kepercayaan investor internasional terhadap pasar modal Indonesia.